matakota
Beranda news Update Terbaru UMK Kabupaten Gresik 2024 Diresmikan Gubernur Jawa Timur

Update Terbaru UMK Kabupaten Gresik 2024 Diresmikan Gubernur Jawa Timur

www.matakota.id – Upah Minimum kota atau Kabupaten pada tahun 2024 Kondisi positif di kawasan Jawa Timur, terutama bagi para pekerja, karena telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Keputusan ini menandai langkah resmi dan mengikat khususnya untuk kawasan Jawa Timur.

Saat mengumumkan ini, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah disetujui dan adalah produk dari proses yang hati-hati. Hal ini memberikan keyakinan bahwa penetapan ini mengedepankan meninggikan kesejahteraan pekerja mengoptimalkan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jadi, dengan adanya penetapan formal ini, diharapkan dapat memberi dampak baik bagi para pekerja di kawasan Jawa Timur. Keputusann Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023.
Ada setidaknya 38 kota di Provinsi Jawa Timur Yang UMK/UMR nya Ditetapkan baru lagi. Berikut UMK kota dan kabupaten yang naik. UMK Kabupaten Bangkalan 2024,UMK Kabupaten Banyuwangi 2024,UMK Kabupaten Blitar 2024,UMK Kabupaten Bojonegoro 2024,UMK Kabupaten bondowoso 2024,UMK Kabupaten Gresik 2024,UMK Kabupaten Jember 2024,UMK Kabupaten jombang 2024,UMK Kabupaten Kediri 2024,UMK Kabupaten Lamongan 2024,UMK Kabupaten Lumajang 2024,UMK Kabupaten Madiun 2024,UMK Kabupaten Magetan 2024,UMK Kabupaten Malang 2024,UMK Kabupaten Mojokerto 2024,UMK Kabupaten Nganjuk 2024,UMK Kabupaten Ngawi 2024,UMK Kabupaten Pacitan 2024,UMK Kabupaten Pamekasan 2024,UMK Kabupaten Pasuruan 2024,UMK Kabupatenn Ponorogo 2024,UMK Kabupaten probolinggo 2024,UMK Kabupaten Sampang 2024,UMK Kabupaten Sidoarjo 2024,UMK Kabupatenn Situbondo 2024,UMK Kabupaten Sumenep 2024,UMK Kabupaten Trenggalek 2024,UMK Kabupaten Tuban 2024,UMK Kabupaten Tulungagung 2024,UMK Kota Batu 2024,UMK Kota Blitar 2024,UMK Kota Kediri 2024,UMK Kota Madiun 2024,UMK Kota Malang 2024,UMK Kota Mojokerto 2024,UMK Kota Pasuruan 2024,UMK Kota Probolinggo 2024,UMK Kota Surabaya 2024.

Presentase Kenaikan UMK 2024 Di Jawa Timur

Sebelum, kami mendapat aspirasi dari serikat pekerja, kelompok pengusaha, dan usulan dari Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk besaran UMK Jatim Tahun 2024. Dengan maksud agar UMK dapat diatur dengan mengedepankan asas keadilan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gubernur Khofifah, saat berada Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada hari Jumat (1/12).

Di samping itu, UMK Jatim 2024 akan dengan penyesuaian Peraturan Nomor 51 Tahun 2023 terkait perubahan atas Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengusulan kenaikan UMK oleh Kepala Daerah mendekati 6,13 persen berdasarkan besaran UMP Jatim.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penetapan UMK ini adalah proses relatif panjang dan harus mengkaji banyak hal. Sehingga ditemukan formulasi yang menjunjung tinggi asas keadilan baik bagi buruh maupun pengusaha.

Berapa UMK Jawa Timur 2024 Semua Provinsi dan Kabupaten

Berikut Jumlah UMK terbaru di beberapa kabupaten dan Kota DI Jawa Timur tahun 2024.
1. Kota Surabaya Rp 4.725.479,00

2. Kabupaten Gresik Rp 4.642.031,00

3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582,00

4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133,00

5. Kabupaten Mojokerto Rp 4,624.787,00

6. Kabupaten Malang Rp 3.368.275,00

7. Kota Malang Rp 3.309.144,00

8. Kota Pasuruan Rp 3.138.838,00

9. Kota Batu Rp 3.155.367,00

10. Kabupaten Jombang Rp 2.945.544,00

11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.806.955,00

12. Kabupaten Tuban Rp 2.864.225,00

13. Kota Mojokerto Rp 2.832.710,00

14. Kabupaten Lamongan Rp 2.828.323,00

15. Kota Probolinggo Rp 2.701.086,00

16. Kabupaten Jember Rp 2.665.392,00

17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.638.628,00

18. Kota Kediri Rp 2.415.362,00

19. Kota Blitar Rp 2.330.000,00

20. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.371.016,00

21. Kabupaten Tulungagung Rp 2.320.000,00

22. Kabupaten Lumajang Rp 2.281.469,00

23. Kota Madiun Rp 2.274.277,00

24. Kabupaten Kediri Rp 2.340.668,00

25. Kabupaten Nganjuk Rp 2.258.455,00

26. Kabupaten Sumenep Rp 2.249.113,00

27. Kabupaten Blitar Rp 2.256.050,00

28. Kabupaten Madiun Rp 2.243.291,00

29. Kabupaten Magetan Rp 2.238.808,00

30. Kabupaten Ponorogo Rp 2.235.311,00

31. Kabupaten Pamekasan Rp 2.221.135,00

32. Kabupaten Pacitan Rp 2.199.337,00

33. Kabupaten Sampang Rp 2.182.861,00

34. Kabupaten Ngawi Rp 2.241.054,00

35. Kabupaten Bondowoso Rp 2.183.590,00

36. Kabupaten Trenggalek Rp 2.223.163,00

37. Kabupaten Situbondo Rp 2.172.287,00

38. Kabupaten Bangkalan Rp 2.240.701,00

UMK Jatim 2024 yang telah ditetapkan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMK tidak boleh menurunkan upahnya. Pengusaha juga tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari UMK.

Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP No. 51 tahun 2023, yang dimaksudkan sebagai upah awal. Sedangkan upah bagi pekerja/buruh yang lebih dari 1 tahun dapat lebih dari UMK tersebut, atau berpedoman pada struktur dan skala upah.

Apa Yang Mempengaruhi Kenaikan UMK DI Suatu Wilayah

Kenaikan UMK seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Meskipun saya tidak memiliki informasi terkini setelah awal tahun 2024, beberapa faktor biasa yang dapat memengaruhi kenaikan UMK meliputi:

1. Inflasi: Tingkat inflasi di suatu wilayah dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenaikan UMK. Inflasi menyebabkan kenaikan harga-harga, dan upah minimum biasanya disesuaikan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Keadaan ekonomi: Kondisi ekonomi suatu wilayah, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor-sektor utama, dapat memengaruhi pengaturan UMK.

3. Harga hidup: Biaya hidup yang tinggi di suatu wilayah dapat menjadi dasar untuk menaikkan UMK. Ini mencakup harga kebutuhan pokok, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

4. Tantangan pasar internasional: Dalam kasus wilayah yang memiliki industri berorientasi ekspor, persaingan global dan tuntutan pasar internasional juga dapat berperan peran dalam pengaturan UMK.

5. Kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga dapat berpengaruh. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mendukung kenaikan UMK untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

6. Negosiasi dengan Pihak Terkait: Proses pengaturan UMK sering melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Negosiasi antara pihak-pihak terkait dapat memainkan dalam menetapkan kenaikan UMK.

7. Pertimbangan Sosial dan Politik: Faktor-faktor sosial dan politik, seperti tekanan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, juga dapat mempengaruhi keputusan terkait UMK.


Sobat jobseeker, temukan info loker, info lowongan kerja terbaru tahun 2023 hanya di website aikerja.com disini ya!

Komentar
Bagikan:

Iklan